NARASI TANA LUWU – Dalam Rapat Paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Luwu Timur Tahun Anggaran 2023 yang berlangsung pada Senin, 8 Juli 2024, enam fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur memberikan catatan penting kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD, Usman Sadik, dan turut dihadiri oleh Wakil Bupati Moh Akbar Andi Leluasa, serta anggota DPRD lainnya, para asisten dan staf ahli, serta kepala SKPD dan kepala bagian di lingkungan Pemkab Luwu Timur.
Seluruh fraksi menyampaikan pandangan mereka terhadap pembahasan Ranperda tersebut. Beberapa poin utama dari catatan fraksi-fraksi tersebut meliputi:
- Fraksi PAN, melalui Hj. Harisah Suharjo, menyoroti pasar-pasar yang tidak berfungsi serta pembangunan Poned tahun 2023 di Puskesmas Mahalona yang hingga kini belum dapat difungsikan karena kurangnya peralatan medis.
- Fraksi Gerindra, yang disampaikan oleh Sarkawi A Hamid, menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah, khususnya dinas terkait, terhadap penyediaan alat pertanian seperti mesin tanam, mesin panen, dan terutama alat pengolah tanah (lupuk), yang dianggap vital bagi kesejahteraan petani.
- Fraksi PDI Perjuangan, yang disampaikan oleh Ober Datte, memaparkan pencapaian pendapatan daerah yang melampaui target dengan mencapai 100,10%, serta menyoroti kekayaan bersih (Ekuitas Dana) sebesar lebih dari 3,491 triliun rupiah dan penggunaan dana CSR untuk pembangunan daerah.
- Fraksi Golkar, melalui Abdul Kanal, mengkritisi serapan APBD yang diharapkan dapat lebih responsif terhadap berbagai hambatan yang mungkin terjadi.
- Fraksi Nasdem, yang disampaikan oleh Suprianto, menekankan pentingnya perencanaan yang lebih matang untuk mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di tahun-tahun mendatang.
- Fraksi Hanura, melalui Abduh, menegaskan bahwa anggaran belanja harus berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dan mendorong inovasi dalam menghasilkan pendapatan daerah.
Rapat ini merupakan forum penting bagi DPRD dan Pemda Luwu Timur untuk memastikan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, serta menjamin kesejahteraan masyarakat.
Komentar