LUTIM – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 di DPRD Luwu Timur tidak hanya diwarnai apresiasi, tetapi juga sejumlah catatan penting dari kalangan legislatif.
Melalui Pemandangan Umum Fraksi yang disampaikan dalam rapat DPRD Lutim, Senin (6/4/2025), Fraksi Golkar menyampaikan penghargaan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sepanjang tahun anggaran 2025. Penilaian tersebut disampaikan setelah mencermati berbagai capaian pembangunan yang dilaporkan pemerintah daerah.
Fraksi Golkar menilai sejumlah prestasi yang diraih pemerintah daerah tidak terlepas dari kerja bersama antara Bupati dan Wakil Bupati bersama seluruh perangkat daerah. Sinergi antarorganisasi perangkat daerah dinilai menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program pembangunan.
Namun demikian, DPRD Lutim melalui Fraksi Golkar mengingatkan agar berbagai kekurangan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program pembangunan tidak diabaikan. Evaluasi dianggap penting agar pembangunan di Luwu Timur dapat berjalan lebih efektif.
Juru Bicara Fraksi Golkar Bangkit Reformasyah menegaskan capaian pemerintah daerah patut diapresiasi, tetapi tetap memerlukan perbaikan di sejumlah sektor.
“Capaian yang ada patut diapresiasi, namun perbaikan tetap harus dilakukan agar hasil pembangunan bisa lebih optimal dan dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Golkar juga menekankan LKPJ memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan daerah. Dokumen tersebut bukan sekadar laporan tahunan kepala daerah, melainkan menjadi bahan evaluasi bagi DPRD untuk menilai pelaksanaan program pembangunan secara menyeluruh.
Dalam rapat tersebut, DPRD Lutim melalui Fraksi Golkar turut menyampaikan sejumlah catatan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Salah satunya terkait kelanjutan pembangunan RS Atue.
Fraksi Golkar menyarankan agar Panitia Khusus (Pansus) LKPJ menghadirkan konsultan perencana bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memberikan penjelasan teknis mengenai kualitas serta ketahanan fasad bangunan rumah sakit tersebut.
Selain itu, pembangunan RSUD Malili juga menjadi sorotan. DPRD mendorong pemerintah daerah segera menuntaskan persoalan sengketa lahan di Desa Puncak Indah agar akses jalan menuju rumah sakit dapat difungsikan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terhambat.
Di sektor pendidikan, Fraksi Golkar menyatakan dukungan terhadap program seragam sekolah gratis yang dijalankan pemerintah daerah. Program tersebut dinilai membantu meringankan beban orang tua siswa.
Meski begitu, DPRD meminta agar pelaksanaannya dievaluasi, khususnya oleh Dinas Pendidikan, agar distribusi seragam kepada siswa dapat berjalan tepat waktu dan lebih tertata.
Secara keseluruhan, Fraksi Golkar menyatakan menerima LKPJ Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya di DPRD Luwu Timur. (*)
Komentar