MALILI — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur rapat kerja bersama Badan Pendapatan Keuangan Asli Daerah (BPKAD) Kabupaten Luwu Timur, baru-baru ini.
Rapat kerja tersebut membahas upaya yang telah dilakukan dalam menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD H. Amran Syam, Wakil Ketua I DPRD HM Siddiq, dihadir Kepala BPKD Ramadhan Pirade, Kepala Bidang Pendapatan, Muh Said dan seluruh Staf di Bidang Pendapatan.
Amran Syam dalam rapat itu mengatakan, kedepan OPD baru yaitu dinas pendapatan yang akan dibentuk harus lebih optimal dan bekerja keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan.
Termasuk Badan Usaha Milik Daerah juga harus dievaluasi sesuai dengan Business Plan (rencana bisnis) masing-masing BUMD.
Sementara Kepala BPKD Ramadhan Pirade mengatakan, bahwa PAD masih tergantung dari sektor pertambangan sekitar 30 persen dari APBD atau sekitar Rp300 miliar.
“Kedepan Pemda akan segera mengkaji sumber pendapatan baru yang berasal dari Perkebunan Kelapa Sawit yaitu CPO (Crude Palm Oil),” kata Ramadhan Pirade.
Menurutnya, untuk merealisasikan hal itu masih membutuhkan pengkajian yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta memaksimalkan potensi daerah yang ada untuk menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah.
Sementara BUMD, kata Ramadhan akan segera dilakukan evaluasi total baik dari manajemen kepemimpinan sampai dengan kegiatan usaha agar dapat berjalan efektif, efisien dan produktif yang tentunya dibutuhkan dukungan penuh dari legislatif.
Sekaitan dengan BUMD, Amran Syam berharap pendapatan daerah jangan selalu tergantung dari sektor pertambangan. “Jangan hanya fokus di sektor pertambangan, jangan sampai aset daerah kita habis dijual tapi tidak memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pembiayaan pembangunan di daerah ini,” kata Amran.
Ditambahkan Amran, BPKAD dan BUMD harusnya lebih berinovasi untuk kepentingan pembangunan daerah ini.
Sedangkan, Wakil Ketua I DPRD, H.M. Siddiq BM mengatakan bahwa Pemda dan BUMD harusnya lebih bernyali dan kreatif dengan bekerja sama dengan perusahan seperti PT. Vale, PT. CLM dan yang lainya.
Menurutnya lagi, perusahaan itu diupayakan dapat ikut berkolaborasi dan berkompetisi dalam kegiatan pertambangan sehingga dapat berperan serta dalam meningkatkan pendapatan daerah. “Saran kami ke Pemerintah Daerah membentuk tim untuk mengevaluasi BUMD kalau perlu diundang khusus, DPRD siap hadir bersama-sama mengevaluasi,” tutup Siddiq. (*/azk)
Komentar