LUTIM – Polemik pengadaan mobil ambulans desa yang hingga kini belum terealisasi mulai mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Luwu Timur. Sejumlah fraksi mendorong persoalan itu dibuka secara terang, termasuk mendukung langkah aparat penegak hukum mengusut dugaan masalah dalam pengadaan ambulans program Garda Sehat yang bersumber dari dana CSR PT Vale.
Desakan itu menguat setelah DPRD menerima aspirasi masyarakat terkait belum terealisasinya ambulans yang dijanjikan untuk desa-desa di wilayah pemberdayaan PT Vale.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Luwu Timur, Muhammad Nur, mengatakan DPRD akan segera menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan sejumlah pihak yang berkaitan langsung dengan program tersebut.
“Karena ambulan itu untuk mendukung program garda sehat, maka kami akan mengundang juga Dinas Kesehatan, PT Vale, Kepala Desa. ‘Sebenarnya Erwin Sandi juga mau kami undang tapi kita tidak tahu dimana dia berada.” ungkap Muh. Nur, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, apabila benar vendor pengadaan ambulans, yakni Ketua Pospera Luwu Timur Erwin Sandi, melarikan diri, maka masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
Dia menilai manfaat program yang seharusnya dirasakan warga di lingkar tambang PT Vale justru tidak terealisasi.
“Fraksi PDIP mendukung penuh kasus ini ditangani aparat hukum agar persoalan ini bisa terang benderang. Selain memeriksa pihak – pihak yang terkait, saran kami periksa juga nomor rekeningnya itu vendor, agar bisa diketahui aliran dananya.” jelasnya.
Sikap serupa disampaikan Wahiddin Wahid dari Fraksi Golkar. Ia menegaskan DPRD tidak boleh tinggal diam meski sumber anggaran ambulans berasal dari dana CSR, bukan APBD.
Menurut Wahiddin, program tersebut tetap menyangkut kepentingan masyarakat luas di wilayah pemberdayaan PT Vale.
“Saya sudah sampaikan, kasus pengadaan mobil ambulan desa yang bermasalah ini harus diseriusi oleh DPRD secara kelembagaan, karena polemik ambulan desa untuk mendukung program Garda Sehat Luwu Timur ini sangat menyita perhatian publik,” ujarnya.
Ia juga menyoroti hilangnya vendor pengadaan ambulans yang dinilai menjadi indikasi adanya persoalan serius dalam proses pengadaan.
Selain itu, DPRD disebut akan mendalami sejumlah kejanggalan, termasuk alasan pengadaan diarahkan kepada satu pihak tertentu.
“Selain itu kita juga akan melakukan RDP terkait pengadaan mobil ambulan ini, banyak kejanggalan disana, salah satunya kenapa mesti diarahkan kepada satu orang pengadaan ambulan ini. Sementara pihak desa sendiri kalau tidak salah bisa dan diperbolehkan untuk mengadakan sendiri mobil ambulan tersebut,” katanya.
Sementara itu, Muh Rivaldi dari Fraksi PAN mengatakan DPRD sebelumnya telah menerima aspirasi dari aliansi masyarakat terkait belum hadirnya unit ambulans yang dijanjikan dalam program Garda Sehat.
“Sangat kita sayangkan jika pengadaan ambulan ini bermasalah, olehnya itu Fraksi PAN juga mendukung APH mengusut pengadaan mobil ambulan ini agar publik mengetahui apa sebenarnya yang terjadi sampai pengadaan ambulan garda sehat ini bermasalah,” kata Rivaldi.
Ia menegaskan program pemberdayaan masyarakat semestinya dijalankan secara partisipatif, transparan, berbasis kebutuhan masyarakat, dan berkelanjutan.
Karena itu, DPRD ingin memastikan proses pengadaan ambulans benar-benar sesuai tujuan awal program CSR.
Berbeda dengan fraksi lain, Fraksi GPR memilih menunggu hasil RDP sebelum menentukan sikap politik terkait polemik tersebut.
“Fraksi GPR menunggu hasil RDP dulu ya, setelah itu kami baru akan bersikap,” ujar Sarkawi. (*)
Komentar