MALILI — DPRD Luwu Timur menggelar Rapat Paripurna Tentang Pandangan Umum Fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RT-RW, Senin (09/12/2024).
Melalui juru bicaranya, Andi Surono dari fraksi PDI-Perjuangan menilai bahwa Luwu Timur sejatinya saat ini sedang menghadapi berbagai macam tantangan dan dinamika pembangunan.
Perubahan Fisik, Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya menjadi aspek tantangan yang akan dihadapi baik dalam tingkat lokal maupun nasional.
Secara Internal Pertumbuhan Jumlah Penduduk dari tahun 2020 – 2023 yang mencapai angka 3,76%, dalam data BPS tahun 2023 jumlah penduduk telah mencapai 313.404 (Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Empat Ratus Empat) Jiwa.
”Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mendapatkan angka 75,84 yang seharusnya masih bisa kita Optimalkan. Belum lagi soal Ralisasi Pembangunan Infrastruktur wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, meningkatnya permasalahan lingkungan dan konflik pemanfaatan ruang, serta mitigasi bencana yang masih membutuhkan peningkatan. Semua aspek ini merupakan faktor penting adanya pembaruan serta penyesuaian RTRW di Kabupaten Luwu Timur,” ungkap Andi Surono
Dia melanjutkan, melihat beberapa aspek penting diatas tidak lupa juga kepentingan Investasi yang dilakukan pemerintah, swasta, dan masyarakat seharusnya bisa mewujudkan keseimbangan pembangunan. Kita mendorong dari semua aspek penting ini seharusnya mampu mewujudkan keterpaduan, keserasian pembangunan dengan wilayah sekitarnya dan menjamin terwujudnya tata ruang kabupaten luwu timur yang berkualitas.
”Jika kita melihat persebaran wilayah di Luwu Timur, Wilayah Towuti, malili, Nuha memiliki persentase luas wilayah yang sangat besar dibandingkan kecamatan lainnya. Disisis lain Laju Pertumbuhan penduduk terbesar juga berada di Towuti dan Malili dimana Investasi bisa saja menjadi salah satu faktor yang menjadi penentu,” katanya.
”Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Luwu Timur dimana daerah-daerah ini seperti kita ketahui bersama didominasi oleh investasi yang berasal dari Luar Luwu Timur. Penyesuaian terhadap RTRW ini kita juga berharap bisa mendorong penyelarasan dan keterpaduan sehingga konflik konflik lahan bisa diminimalisir dan masyarakat bisa berdampingan dengan aktifitas – aktifitas tambang yang berjalan kedepan,” Ujarnya
Dengan demikian, fraksi PDIP menerima dan menyetujui Ranperda Tentang RT-RW (*)
Komentar