LUTIM – Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Luwu Timur mengingatkan pemerintah daerah agar tidak terlalu cepat berpuas diri dengan berbagai penghargaan dan capaian indikator makro yang diraih selama ini.
Menurut fraksi berlambang kepala banteng itu, sejumlah persoalan mendasar masih perlu dibenahi, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Andi Surono, dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Luwu Timur Tahun Anggaran 2025, Senin (6/4/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi PDIP menilai berbagai penghargaan yang diperoleh pemerintah daerah tidak selalu menjadi cerminan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat di lapangan.
“Tanpa data by name by address (BNBA) yang valid, proses distribusi bantuan menjadi tidak tepat sasaran, menimbulkan ketidakadilan, serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” ujarnya.
Fraksi PDIP mencontohkan salah satu persoalan yang masih perlu diperbaiki yakni program bantuan bagi lanjut usia yang ditangani Dinas Sosial P3A. Program tersebut dinilai menghadapi kendala karena belum didukung basis data yang akurat dan terverifikasi.
Menurut Surono, lemahnya sistem pendataan berdampak pada realisasi bantuan sosial yang tidak mampu mencapai target sebagaimana direncanakan.
Masalah pendataan ini juga dinilai berpengaruh terhadap fungsi pengawasan DPRD. Fraksi PDIP menyebut DPRD kesulitan menjalankan fungsi kontrol karena hingga kini data penerima bantuan belum diserahkan secara rinci oleh Dinas Sosial.
Akibatnya, DPRD hanya menerima laporan dalam bentuk agregat yang dianggap belum mampu menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan. Situasi tersebut dinilai berpotensi melemahkan mekanisme check and balance antara legislatif dan eksekutif.
Selain sektor sosial, Fraksi PDIP juga menyoroti struktur ekonomi daerah yang masih bergantung pada sektor ekstraktif, khususnya pertambangan.
Ketergantungan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang serta membuat perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas.
Sebagai alternatif, Fraksi PDIP mendorong pemerintah daerah lebih serius mengembangkan sektor pertanian yang saat ini menjadi penyumbang terbesar kedua bagi perekonomian daerah.
“Pemerintah perlu untuk segera mendorong Distribusi Pupuk Gratis kepada petani untuk mendorong produktifitas petani bertumbuh secara signifikan serta program program lainnya yang bisa menopang pertumbuhan sektor pertanian. Sektor yang lain yang juga menarik untuk kita perkuat adalah sektor Pengolahan dan Jasa dimana sektor ini bisa menjadi bagian dari diversifikasi ekonomi,” ungkap Surono.
Fraksi PDIP juga menyoroti meningkatnya ketimpangan distribusi pembangunan yang tercermin dari angka Gini Ratio yang mencapai 0,37.
Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya diikuti pemerataan hasil pembangunan.
Dalam sektor keuangan daerah, Fraksi PDIP mencatat realisasi pendapatan daerah hanya mencapai 91,39 persen dari target, sementara belanja daerah berada di angka 90,37 persen.
Angka tersebut memunculkan pertanyaan apakah target yang ditetapkan terlalu ambisius atau justru kapasitas fiskal daerah yang belum optimal.
Selain itu, Fraksi PDIP turut menyinggung arus investasi sektor sumber daya alam yang terus masuk ke Luwu Timur.
Meski dinilai membawa manfaat bagi daerah, investasi tersebut diingatkan harus tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
Fraksi PDIP juga menyoroti insiden jebolnya settling pond milik PT PUL pada 25 Maret 2026 yang menyebabkan aliran Sungai Ussu menjadi keruh.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Fraksi PDIP mengingatkan perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan dapat dikenai sanksi pidana, tanggung jawab perdata berupa ganti rugi, hingga sanksi administrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PDIP juga menyarankan agar pemerintah daerah mengambil langkah tegas dengan mengusulkan penutupan sementara operasional perusahaan hingga sistem pengelolaan limbah benar-benar memenuhi standar.
Di sisi lain, Fraksi PDIP tetap memberikan apresiasi terhadap beberapa indikator makro daerah yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Luwu Timur tercatat meningkat dari 3,27 persen pada 2024 menjadi 3,70 persen.
Selain itu, angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari 6,55 persen menjadi 5,79 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,58 persen menjadi 3,70 persen. (*)
Komentar