Luwu Timur – Pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Luwu Timur sambangi Kantor DPRD Luwu Timur, Selasa (17/5/22).
Pengurus Apkasindo diterima langsung oleh Wakil ketua II DPRD Luwu Timur Usman Sadik dan sembilan orang anggota DPRD Luwu Timur, di ruang aspirasi.
Dalam pertemuan dengan DPRD Luwu Timur, Sekretaris Apkasindo Luwu Timur Petrus Frans meminta agar mencabut larangan ekspor CPO dan memberi sanksi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) nakal yang semaunya mempermainkan harga TBS sawit.
“Aksi ini merupakan aksi nasional, meminta kepada DPRD agar mengawal tuntutan kami untuk mencabut larangan ekspor CPO dan menindak PKS yang nakal mempermainkan harga sawit,” Ujar Petrus Frans.
Selain larangan ekspor CPO dan sanksi PKS nakal, Apkasindo juga meminta agar harga pupuk petani tidak dipermainkan bahkan kerap terjadi penjualan jauh diatas harga standar.
Merespon aspirasi Apkasindo, Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur Usman Sadik berjanji akan segera mengundang para pelaku PKS untuk pembahasan selanjutnya.
Meski demikian, Usman Sadik mengatakan bahwa soal larangan ekspor CPO merupakan kewenangan Kementrian Perdagangan RI, namun pihaknya akan berupaya melakukan komunikasi dengan kementrian.
“Soal kewenangan larangan ekspor adalah kewenangan kementrian perdagangan, tapi kita akan komunikasi dengan kementrian, untuk lebih cepatnya, segera kita akan mengundang para PKS untuk diskusi agar petani tidak dirugikan, insya allah dalam waktu dekat ada tindaklanjut, soal pupuk, kita akan undang juga distributor dan pengecer,” Ucap Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur.
Apkasindo mengungkapkan bahwa harga TBS saat ini mencapai 2.300 per kilogram, namun ada beberapa PKS yang melakukan pembelian TBS dibawah 2.100 per kilogram, sementara harga TBS yang sampai ke petani kerap terjadi kisaran 1,600 per kilogram. (Ach)
Komentar