NARASI LUTIM — Fraksi hanura pada dasarnya terus mendukung atas apa yang menjadi kebutuhan daerah dalam rangka kepentingan mensejahterakan masyarakat, Kata Alpian Alwi pada saat menyampaikan Pendapat Akhir Pemandangan Fraksi Hanura, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Malili, Sulsel, Kamis (14/07/22).
Melalui pendapat Akhir, Fraksi Hanura menyampaikan beberapa catatan dan masukan kepada pemerintah kabupaten Luwu timur.
Salah satunya ialah Dinas pertanian, Fraksi Hanura mengharapkan agar dinas pertanian memperhatikan kepentingan masyarakat petani terutama kebutuhan pupuk.
Sebab kebutuhan pupuk subsidi sangat susah didapatkan petani, untuk itu fraksi Hanura mengharapkan dinas pertanian memberikan bantuan berupa alat pembuat pupuk alternatif, sehingga kebutuhan pupuk di masyarakat petani terpenuhi “, Ujar Alpian Alwi.
Fraksi Hanura juga memberikan catatan kepada Dinas Koperindag-UKM untuk memberikan bantuan usaha kecil dan menengah kepada pengusaha-pengusaha lain seperti yang telah ia lakukan kepada pengusaha gula aren di kawata guna meningkatkan ekonomi masyarakat.
Selanjutnya, Banyaknya anggaran inspektorat yang tidak terealisasi juga membuat Fraksi Hanura memberikan catatan kepada Inspektorat. Alpian Alwi mengatakan jika inspektorat memaksimalkan kerja-kerjanya maka program-program pemerintah daerah bisa terselesaikan dengan baik.
Fraksi Hanura pun menegaskan jika inspektorat tidak mampu melaksanakan program-programnya, maka tidak heran bila adanya para kepala desa dan aparatur negara banyak tersandung kasus hukum, kita berharap inspektorat menjadi garda terdepan sebagai auditor internal pemerintah.
Sementara itu Pendapat Akhir Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Najamuddin mengatakan, Pencapaian kesejahteraan rakyat adalah orientasi dan tujuan utama dalam pembangunan, sehingga setiap yang di anggarkan dalam APBD oleh pemerintah sudah seharusnya berbanding lurus dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur, sehingga APBD Luwu Timur menjadi Pro Rakyat.
Namun ia menyayangkan masih ada ego sektoral antar lembaga di tingkat OPD pemerintah kabupaten Luwu timur yang mengakibatkan kabupaten Luwu timur tidak mendapatkan dana DID (Dana Insentif Daerah) dari pusat, Fraksi Golkar berharap lembaga ditingkat OPD harus memperkuat sinergitas demi meraih tujuan bersama untuk kemajuan daerah.
Tak hanya itu Fraksi Golkar juga menyarankan perbaikan manajemen pengelolaan pasar agar membentuk UPTD atau PD pasar guna menunjang pengelolaan dan pelayanan pasar.
Terakhir Najamuddin mengatakan Fraksi Golkar menyetujui tentang Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021.
Diketahui Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi di pimpin Ketua DPRD Luwu Timur, Aripin dan turut dihadiri Bupati Luwu Timur beserta OPD terkait. (*)
Komentar