Luwu Timur — Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Luwu Timur (Lutim), mengikuti Konvergensi Lintas Sektor atau Lintas Program Dalam Upaya Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat dengan agenda Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Stunting Kabupaten/Kota se-Sulsel dan Pameran Lokus Stunting 2021 yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, di Hotel Claro Makassar, Kamis (19/05/2022).
Dalam sambutannya, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengucapkan terimakasih kepada seluruh yang terlibat atas capaian-capaian dari tahun ke tahun. Terkhusus tahun 2021, Sulsel termasuk memperoleh capaian terbaik dan penurunan angka stunting luar biasa di Sulsel.
“Tapi bukan berarti kemudian kita lengah karena angka kelahiran tetap terus jalan. Jadi ini pekerjaan yang tidak ada habisnya,” katanya.
Andi Sudirman menyebutkan, imunisasi lanjutan juga menjadi salah satu tugas yang harus diperhatikan. Untuk itu, kesadaran akan pentingnya imunisasi akan terlihat ketika ada permasalahan yang ditimbulkan. “Ini penting sekali bagi kita. Sehingga juga memerlukan perhatian khusus pelbagai pihak terkait,” imbuhnya.
Ia membeberkan bahwa, rencananya Tahun 2023 alat-alat yang digunakan untuk mengukur stunting harus ditambahkan.
“Saya minta juga TP PKK dan Forkopimda Sulsel untuk menurunkan tim. Karena stunting ini ada parameter-parameter secara medis dan secara langsung untuk mengetahui,” pungkasnya.
Sekedar informasi, Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Lutim terdiri dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Perikanan.
Kegiatan yang juga dihadiri para bupati dan walikota se-Sulsel ini, akan berlangsung hingga Sabtu, 21 Mei 2022. (ikp-kehumasan/kominfo-sp)
Komentar