NARASI TANA LUWU – Usman Sadik, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur (Lutim), mengungkapkan bahwa permasalahan yang dihadapi PT PUL dapat diselesaikan dengan mudah melalui musyawarah bersama berbagai pihak terkait dan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan oleh legislator dari Partai PAN saat mengunjungi area Sedimenpon PT PUL di Dusun Saluciu, Desa Ussu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur pada hari Senin, 24 Juni 2024.
“Sebenarnya, persoalan yang dihadapi PT PUL sangat kecil dan bisa diselesaikan di meja warung kopi (warkop). Pada intinya, PT PUL jangan menutup diri dari publik dan harus bersikap terbuka jika ingin menyelesaikan masalah dengan cepat,” ujarnya.
Usman Sadik menegaskan bahwa PT PUL tidak boleh merugikan warga sekitar dan harus memikirkan kesejahteraan mereka. Sebaliknya, ia juga meminta agar warga tidak terlalu banyak menuntut perusahaan, mengingat PT PUL masih dalam tahap persiapan dan belum memulai produksi.
“Saya minta masyarakat bersabar dan tidak menuntut terlalu banyak dari perusahaan saat ini, karena perusahaan masih melakukan pembenahan yang memerlukan biaya besar, sementara belum ada pemasukan karena belum ada aktivitas penambangan,” tambahnya.
Usman mengapresiasi langkah pembenahan yang dilakukan oleh manajemen baru PT PUL, terutama dalam pembuatan Sedimenpon yang sesuai dengan standar pertambangan. Selanjutnya, Usman Sadik melakukan peninjauan ke Dusun Saluciu untuk memastikan kebenaran keluhan warga dan meninjau area yang menjadi jalur limpasan lumpur saat musim hujan.
“Saya sudah melakukan peninjauan lokasi dan tidak ada masalah karena titik-titik yang dianggap rawan sudah termasuk dalam rencana perbaikan PT PUL,” tandasnya.
Sementara itu, Wiji dari pihak PT PUL menjelaskan bahwa perusahaan terus melakukan pembenahan di area pertambangan dan pemukiman warga sekitar, terutama dalam perbaikan sistem drainase agar tidak ada lagi rembesan dan luapan lumpur ke jalan saat musim hujan.
“Kami siap bermusyawarah dengan berbagai pihak terkait, serta membuka diri dan bersikap transparan kepada publik mengenai program prioritas dalam melaksanakan kegiatan pertambangan,” tutupnya.
Komentar