NARASI TANA LUWU – Di tengah derasnya arus disrupsi teknologi dan wacana pembatasan perekrutan pegawai negeri sipil, pekerjaan PNS masih menjadi cita-cita banyak orang. Namun, impian menjadi PNS tampak makin sulit diraih.
Menjadi pegawai negeri sipil (PNS) adalah impian banyak orang. Setiap rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri dari calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) selalu diikuti pendaftar yang membeludak.
Maka dari itu pemerintah pusat melalui Menpan RB di tahun 2024 memberikan peluang bagi para tenaga honorer untuk mengikuti seleksi CPNS dan PPPK.
Hal tersebut di dukung dengan di sahkannya UU Nomor 20 Tahun 2023 yang merupakan angin segar bagi seluruh tenaga honorer yang ada di Indonesia khususnya di kabupaten Luwu Timur.
Tahun 2021, merujuk catatan Badan Kepegawaian Negara (BKN), total pelamar CPNS dan PPPK mencapai 4.542.798 orang dengan 4.030.134 pelamar yang merampungkan proses pendaftaran atau melakukan submit.
Sementara total kebutuhan ASN 2021 sebanyak 676.733 formasi yang terdiri dari CPNS 128.016 lowongan dan PPPK sebanyak 548.717 lowongan.
Pada 2019, jumlah pelamar CPNS bahkan menembus angka 5,05 juta orang. Angka ini tercatat terbesar sepanjang sejarah penerimaan CPNS. Proses perekrutannya pun berlangsung hingga tahun 2020 akibat terjadinya pandemi Covid-19 yang berimbas pada ditiadakannya perekrutan CPNS 2020.
Forum Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) cabang Luwu Timur mengunjungi kantor DPRD Luwu Timur untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM Luwu Timur.
RDP tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Lutim, Aripin S.Ag didampingi Ketua Komisi I, Hj. Harisah Suharjo bersama beberapa anggota DPRD lainnya, Rabu (24/01/2024).
“Saya selaku ketua DPRD Lutim mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan dari Forum ini, kami disini bertindak sebagai fasilitator untuk mengetahui aspirasi dari teman-teman semua,” ujar Aripin.
Ketua Forum SNWI, Yohan Robert menyampaikan aspirasinya terkait penerimaan kuota PPPK non ASN teknis di lingkup Dinas Pendidikan khususnya di tingkat SD dan SMP.
Honorer yang dimaksud berupa para tenaga bukan guru termasuk tenaga tata usaha, cleaning servis, Satpam dan yang lainnya.
“Terkait apa yang di tanyakan dari teman-teman Forum, kami sudah melakukan pendataan terhadap mereka yang bekerja di sekolah-sekolah tersebut,” Rosmiaty Alwi selaku Kepala BKPSD Lutim sekaligus Kadis Pendidikan Lutim.
“Jadi ada kriteria juga yang harus diperhatikan termasuk disiplin ilmu bagi para tenaga honorer di sekolah itu,” tutupnya.
Sementara itu pihak DPRD Luwu Timur siap untuk mengawal aspirasi para tenaga honorer yang ada.
“Jadi kesimpulannya adalah dari Dinas Pendidikan segera melakukan verifikasi ke semua sekolah-sekolah untuk mengakomodir jenjang pendidikan yang ada di setiap bidang teknis,” kata Hj. Harisah.
”Yang kedua, apa yang menjadi hasil hari ini kami mendorong Dinas Pendidikan dan BKPSDM Lutim untuk mengawal aspirasi ini,” tutup Hj. Harisah.
Komentar