Penandatangan MoU tersebut menyusul dengan terpilihnya Luwu Utara bersama 49 kabupaten / kota di Indonesia untuk menyusun master plan Smart City.
Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate dalam sambutannya mengatakan bahwa tidak semua kota dapat digolongkan sebagai smart city.
“Ternyata kategorisasi ini bukan hanya tentang banyaknya platform aplikasi yang digunakan atau tentang ketersediaan infrastruktur teknologi. Tapi sebuah kota bisa digolongkan sebagai smart city apabila kota tersebut dapat mendayagunakan data dan teknologi digital untuk membuat kebijakan dengan lebih baik dan memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya,” kata Johnny yang terhubung via virtual zoom.
Manfaat dari pendayagunaan data dan teknologi digital dalam implementasi smart city juga dinilai meningkatkan efisiensi dalam birokrasi pemerintahan.
“Oleh karena itu Kementerian Kominfo melalui inisiatif Gerakan Menuju Smart City berupaya untuk menumbuhkan lebih banyak lagi kota-kota cerdas di Indonesia,” terangnya.
Dari data Kemenkominfo, melalui program ini telah dilakukan pendampingan intensif untuk mewujudkan smart city terhadap 25 Kabupaten/Kota di tahun 2017. 50 Kabupaten/Kota di tahun 2018, 25 Kabupaten/Kota di tahun 2019, dan 48 Kabupaten/Kota di tahun 2021 lalu.
Perlu dicatat bahwa khusus untuk tahun 2021 terdapat 7 Kabupaten/Kota yang mendapatkan pengulangan pendampingan dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, terdapat total 141 Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Gerakan Menuju Smart City sampai dengan tahun 2021. Program ini hadir untuk memberi pendampingan dan asistensi / sehingga para Kepala Daerah bisa mendapatkan input formulasi kebijakan dalam bentuk rencana induk smart city yang tepat dan akurat.
“Keberhasilan pengimplementasian smart city ditentukan oleh kebijakan serta partisipasi aktif dari rekan-rekan Kepala Daerah sekalian. Kementerian Kominfo siap memberikan pendampingan dan asistensi terbaik dalam pemanfaatan teknologi digital bagi Pemerintah Daerah seperti terkait dengan cloud computing, Internet-of-Things (IoT), hingga artificial intelligence. Namun pendampingan dan asistensi tersebut tidaklah cukup apabila willingness serta kebijakan dari Pemerintah Daerah masih belum optimal. Kita ingin mewujudkan kerangka smart city yang komprehensif melalui 6 (enam) pilar utama yakni smart governance, smart branding, smart economy, smart society, smart living dan smart environment,” jelas Johnny.
Ia berharap momentum penandatanganan Nota Kesepahaman ini menjadi simpul penguat kolaborasi bersama dalam mewujudkan implementasi smart city di Indonesia, membawa gerak akselerasi pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan dan memberdayakan. Indonesia Terkoneksi Makin Digital, Makin Maju.
Sementara itu Kepala Dinas Kominfo Luwu Utara, Arief R Palallo yang hadir mendampingi bupati saat penandatangan MoU mengatakan kebijakan pengembangan smart city di Luwu Utara berfokus pada penataan 3 sungai akibat banjir bandang menuju smart environment, smart living, dan smart ekonomi.
“Hal ini sesuai arahan bupati bahwa semua bidang urusan perangkat daerah akan saling bersinergi dan berkolaborasi dalam mewujudkan tiga fokus tersebut. Khusus bidang urusan kominfo pendekatan program inftrastruktur TIK, aplikasi platform antara lain early warning sistem dan literasi. Perencanaan, penganggaran, sampai dengan evaluasi dibahas di FGD 4 kali dihadiri semua unsur perwakilan stakeholder Kabupaten Luwu Utara dipimpin langsung tim ahli pusat. Mohon doa dan dukungannya. semoga dokumen induk smart city alebbireng yang dihasilkan dapat diimplementasikan,” ucap Arief. (*)
Komentar