Luwu Utara — Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispersipda) bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Luwu Utara terus bersinergi dalam rangka menghadirkan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi alias Srikandi di Kabupaten Luwu Utara.
Wujud sinergi yang dibangun adalah dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kearsipan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Aplikasi Srikandi, Kamis (24/3/2022). Bimtek digelar selama 4 hari, 23 – 26 Maret 2022, dengan menghadirkan instruktur dari Lembaga Arsip Nasional ANRI.
Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, hadir membuka Bimtek. Bimtek dihadiri Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan (IPSK) ANRI, Andi Kasman, serta diikuti 27 peserta perwakilan Perangkat Daerah Lingkup Pemda Lutra.
Bupati Indah Putri Indriani mengatakan, Bimtek digelar untuk meningkatkan kompetensi ASN. “Aplikasi Srikandi akan terintegrasi dengan SPBE. Semua dalam satu sistem terintegrasi,,” kata Indah.
Dia mengaku bahagia karena Bimtek SPBE dan Aplikasi Srikandi menghadirkan instruktur berkualitas. “Yang pasti, kita bahagia karena hari ini hadir orang yang membuat langsung aplikasi Srikandi. Tentu ini kebanggaan buat kita,” tutur Indah.
Dikatakan Indah, kehadiran aplikasi Srikandi di Kabupaten Luwu Utara diharapkan akan semakin memudahkan proses kearsipan di SPBE.
“Tujuan pemerintahan itu adalah bagaimana semuanya menjadi lebih mudah, murah, simpel dan efektif,” terang Bupati perempuan pertama di Provinsi Sulawesi Selatan tersebut.
Dalam waktu dekat, aplikasi Srikandi akan dilaunching di Luwu Utara. Kepala Dispersipda Luwu Utara, Maharuddin, mengungkapkan hal itu saat membaca laporan kegiatan Bimtek di hadapan Bupati.
“Dalam upaya pengawasan SPBE dan Srikandi, Pemda Luwu Utara akan menerapkan aplikasi Srikadi mulai tahun 2022 secara bertahap,” ungkap Maharuddin. “Insya Allah, aplikasi Srikandi akan launching dalam waktu dekat,” sambungnya.
Maharuddin mengatakan, Bimtek dilaksanakan berkat dukungan ANRI dan Dinas Kominfo. 27 peserta, dalam hal ini para Kasubag Umum dan Pengelola Arsip, yang mengikuti Bimtek akan ditetapkan sebagai admin Srikandi di masing-masing PD.
Sementara Deputi IPSK ANRI, Andi Kasman, mengatakan, aplikasi Srikandi milik Pemerintah RI, sehingga penggunaan aplikasi ini menjadi kewajiban Pemda. Bahkan, kata dia, Presiden pun memakai aplikasi Srikandi.
“Aplikasi Srikandi ini bagaimana komunikasi kedinasan dilakukan Bupati terhadap seluruh OPD, bahkan sampai ke kecamatan dan desa,” tandasnya. (*)
Komentar