oleh

Di Reses Najamuddin, 5 Paket Pembangunan Di Watang Panua Pakai Dana BKK

-Terkini-48 views

Luwu Timur – Alhamdulillah, Desa Watang Panua Kecamatan Angkona sudah memanfaatkan Dana Bantuan Keuangan Khusus untuk membangun desanya.

Ini terungkap setelah Ladaddi, Kades Watang Panua, menyampaikan di acara Temu Konstituen dan Reses Perseorangan Anggota DPRD Lutim Najamuddin di Desa Watang Panua, Selasa (26/ 07/2022) .

Menurut Ladaddi, dari 1 Miliar dana BKK itu Rp. 600 Juta diperuntukkan pembangunan proyek fisik.
Dari 600 juta tersebut saat ini sudah pula terpakai untuk membangun:

1 .Pembangunan Jembatan di dusun Munte-Munte kurang lebih Rp.150 Juta.

2. Plat Duiker di dusun Latiba Rp, 25 Juta.

3. Penerangan Lampu Jalan 10 Unit, Kurang Lebih 170 Juta.

4. Bedah Rumah sekitar 10 Buah Rumah Rp. 100 juta.

5. Kemudian sekitar 115 Juta itu untuk penyerapan di Bumdes Watang Panua.

”Alhamdulillah Lima Paket Pembangunan bisa kita laksanakan sejak ada Dana 1 Miliar Satu Desa ini. Saya berjanji akan mempergunakan bantuan Keuangan ini dengan baik sehingga jika program strategis ini berjalan dengan baik kata Pak Bupati mau ditambah jadi 2 Miliar Per desa.” Ujar Ladaddi.

Penjelasan Ladaddi ini mendapat aplus dari warganya termasuk Wakapolres Lutim Kompol Syamsul P yang hadir juga di reses Najamuddin tersebut.

Andi Syaifullah Sakti Jaksa Pidsus Kejari Lutim yang hadir di Reses Najamuddin mengatakan Program BKK 1 Miliar Satu Desa ini salah satu proyek strategis daerah Luwu Timur yang mendapat pendampingan langsung dari Aparat Kejaksaan.

“Mari kita sama -sama mengawal program ini agar membawa manfaat buat warga, dan bisa mempercepat pembangunan di desa sehingga ekonomi desa bertumbuh yang pada klimaksnya Luwu Timur akan menjadi daerah maju dan berkembang di semua wilayahnya.” Ungkap Syaifullah.

Najamuddin Anggota DPRD Lutim, dalam kesempatan tersebut menyampaikan, kiranya anggaran BKK ini proyek strategis daerah yang berpihak ke desa–desa di seluruh Luwu Timur.

Lewat BKK ini otomatis proyek fisik yang ada di desa tidak lagi bergantung pada APBD dan Pokir Anggota DPRD.

”Kalau anggarannya sekitar 100 juta kebawah bisa di eksekusi langsung pakai dana BKK, sekarang tinggal masyarakat saja, kasi bagus memang mi kualitasnya, sebab kalau tidak bagus kalian sendirilah yang rugi.” Tutup Najamuddin. (*)

Komentar